NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA – Sebanyak 11 korporasi pemegang Hak Guna Usaha (HGU) masuk dalam penertiban Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyusul indikasi keterlibatan dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Hasil evaluasi menunjukkan adanya sejumlah pelanggaran yang menjadi dasar penentuan sanksi administratif, mulai dari pencabutan HGU secara keseluruhan maupun sebagian hingga tidak diperpanjangnya hak atas tanah.
Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut rekomendasi Kabareskrim Polri terhadap 11 perusahaan berbasis HGU. Berdasarkan penelusuran beneficial ownership atau kepemilikan manfaat, sejumlah perusahaan diketahui memiliki keterkaitan dengan investor dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura, selain pemegang saham dari dalam negeri.
“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura,” ujar Nusron dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Jakarta, Senin (9/11/2026).
Nusron menjelaskan, berdasarkan hasil analisis ATR/BPN, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi dalam lima kelompok sesuai tingkat pelanggaran dan hasil evaluasi di lapangan.
Kelompok pertama mencakup HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Terdapat tiga perusahaan yang masuk dalam kategori ini, yakni PT MIB di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, dengan luas 4.000 hektare; PT RKA di Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, seluas 11.558,11 hektare; serta PT SKM di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, dengan dua bidang HGU masing-masing seluas 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare.
Pertimbangan pencabutan meliputi luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kejadian kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.
Kelompok kedua adalah eks HGU PT BSLT seluas 2.300 hektare di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat. Hak tersebut telah berakhir sejak 2020 dan tidak akan diperpanjang, diperbarui, maupun ditata kembali. Keputusan ini mempertimbangkan ketidaksesuaian sarana dan prasarana serta kejadian kebakaran yang berulang.
Sementara itu, kelompok ketiga terdiri atas PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang. Ketiga perusahaan tersebut belum memiliki HGU yang terbit sehingga tidak akan dipertimbangkan untuk memperoleh HGU dan/atau izin usaha perkebunan. ATR/BPN juga akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.
Adapun kelompok keempat menyasar PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, direncanakan pencabutan sebagian HGU dengan mempertimbangkan luas lahan terbakar yang tidak mencapai 50 persen serta adanya ketidaksesuaian sarana dan prasarana.
Untuk kelompok kelima, terdapat tiga perusahaan yang masih memerlukan pendalaman lebih lanjut sebelum ditentukan apakah HGU akan dicabut sebagian atau seluruhnya. Perusahaan tersebut adalah PT STP, PT API, dan PT JMS. Pendalaman dilakukan untuk memastikan keakuratan data sebagai dasar pengambilan keputusan.
Menteri Nusron menegaskan bahwa setiap tindakan administratif terhadap hak atas tanah harus memiliki landasan hukum yang jelas dan didukung hasil pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan. Proses penertiban mengacu pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta peraturan menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan HGU pada lahan terbakar.
Penanganan kasus juga melalui tahapan berjenjang, mulai dari pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi, hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.
“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.
Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah kepala badan, wakil menteri, dan perwakilan jajaran Kabinet Merah Putih. Sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN turut mendampingi Menteri Nusron. (*/ADV/RIF)
#kantah_kabmalinau
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












