KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Menteri ATR/BPN Tertibkan 11 Korporasi Terindikasi Terlibat Karhutla, Sejumlah HGU Terancam Dicabut

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengambil langkah tegas terhadap 11 korporasi yang terindikasi terlibat dalam kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Melalui evaluasi Hak Guna Usaha (HGU), pemerintah menyiapkan sejumlah tindakan administratif, mulai dari pencabutan hak secara keseluruhan maupun sebagian hingga tidak memperpanjang HGU yang telah berakhir.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, mengatakan penertiban tersebut merupakan tindak lanjut koordinasi dengan Bareskrim Polri terhadap perusahaan yang diduga berkaitan dengan peristiwa kebakaran hutan dan lahan.

Hal itu disampaikan Nusron dalam Konferensi Pers Rapat Koordinasi Evaluasi Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan dan Pemegang HGU di Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam), Jakarta, Senin (9/11/2026).

“Kami sampaikan bahwa ada 11 perusahaan berbasis HGU yang direkomendasikan oleh Kabareskrim untuk dicabut HGU-nya. Kalau dilihat dari beneficial ownership-nya, dari 11 PT tersebut ada yang berasal dari Korea Selatan, Malaysia, dan Singapura. Investor atau pemegang sahamnya juga ada beberapa dari dalam negeri yang belum bisa kami sebutkan namanya di sini,” ujar Nusron.

Berdasarkan hasil evaluasi, penanganan terhadap perusahaan-perusahaan tersebut dibagi dalam lima kelompok. Klasifikasi dilakukan dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan lahan akibat kebakaran, kondisi sarana dan prasarana, riwayat kejadian kebakaran, serta kepatuhan terhadap ketentuan pemberian hak.

Kelompok pertama mencakup HGU yang direkomendasikan untuk dicabut seluruhnya. Perusahaan yang masuk kategori ini adalah PT MIB dengan luas lahan 4.000 hektare di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan; PT RKA seluas 11.558,11 hektare di Kabupaten Melawi; serta PT SKM dengan dua bidang HGU masing-masing 5.355,33 hektare dan 2.360,81 hektare di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat.

Pencabutan tersebut didasarkan pada sejumlah pertimbangan, di antaranya luas lahan terbakar lebih dari 50 persen, ketidaksesuaian sarana dan prasarana, kebakaran berulang, serta pelanggaran terhadap ketentuan dalam surat keputusan pemberian hak.

Kelompok kedua adalah PT BSLT di Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, dengan eks HGU seluas 2.300 hektare. Karena masa berlaku hak tersebut telah berakhir sejak 2020, pemerintah memutuskan tidak memberikan perpanjangan, pembaruan, maupun penataan kembali.

Sementara itu, kelompok ketiga meliputi tiga perusahaan yang belum memiliki HGU dan tidak dipertimbangkan untuk memperoleh hak maupun izin usaha perkebunan. Ketiganya yakni PT ANI seluas 5.246 hektare di Kabupaten Landak, PT BOS seluas 4.750 hektare di Kabupaten Kapuas Hulu, dan PT AER seluas 5.134 hektare di Kabupaten Ketapang.

Untuk ketiga perusahaan tersebut, Kementerian ATR/BPN akan berkoordinasi dengan Kementerian Pertanian terkait pertimbangan pencabutan izin usaha perkebunan.

Adapun kelompok keempat adalah PT SAE di Kabupaten Landak, Kalimantan Barat, yang memiliki HGU seluas 1.510,2639 hektare. Terhadap perusahaan ini, pemerintah menyiapkan pencabutan sebagian hak karena luas lahan terbakar tercatat tidak lebih dari 50 persen dan ditemukan ketidaksesuaian sarana serta prasarana.

Sedangkan kelompok kelima masih memerlukan pendalaman sebelum keputusan pencabutan sebagian atau seluruh HGU ditetapkan. Perusahaan yang masuk kategori ini meliputi PT STP, PT API, dan PT JMS dengan sejumlah bidang HGU di wilayah Kalimantan Barat.

Pendalaman dilakukan untuk memastikan validitas data sebagai dasar pengambilan keputusan administratif. Dengan demikian, setiap tindakan terhadap hak atas tanah memiliki landasan pemeriksaan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Nusron menegaskan, penertiban HGU harus dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Prosesnya mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, serta sejumlah peraturan menteri ATR/Kepala BPN terkait penanganan kasus pertanahan dan pembatalan hak atas tanah pada lahan yang terbakar.

Tahapan penanganan meliputi pengkajian awal, gelar kasus, penelitian, ekspose hasil penelitian, rapat koordinasi hingga gelar kasus akhir dan penyusunan rekomendasi penyelesaian.

“Data-data tersebut sudah kami sampaikan dan selanjutnya tinggal masalah penyusunan draf SK. Akan kami umumkan segera,” ungkap Nusron.

Rapat koordinasi tersebut dipimpin Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Dudung Abdurachman, serta dihadiri sejumlah pejabat dan perwakilan kementerian/lembaga Kabinet Merah Putih. Menteri Nusron turut didampingi jajaran pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN. (*/adv/dim)

#kantahkabbulungan

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN