KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Reforma Agraria Terus Bergulir, 4,39 Juta Hektare Tanah Telah Diredistribusikan

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Pelaksanaan Reforma Agraria di Indonesia mencatat capaian redistribusi tanah seluas 4,39 juta hektare sejak 1961 hingga 2026. Program ini tidak hanya memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, tetapi juga diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penataan akses ekonomi.

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) juga mencatat sebanyak 11.576 kepala keluarga (KK) di 26 lokasi prioritas Reforma Agraria telah merasakan manfaat dari program penataan aset dan penataan akses hingga 2026.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan capaian tersebut menjadi bagian penting dari perjalanan Reforma Agraria di Indonesia, di tengah berbagai kompleksitas dan tantangan pelaksanaannya.

Hal itu disampaikannya dalam simposium bertema Memperkuat Reforma Agraria untuk Keadilan Sosial, Kepastian Hukum, dan Kesejahteraan Rakyat yang digelar dalam rangka HUT ke-15 Partai NasDem di Jakarta, Rabu (4/11/2026).

“Capaian ini tentunya menjadi catatan sejarah sebelum Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria muncul. Inilah yang telah dilakukan sekuat tenaga oleh Kementerian ATR/BPN, dengan berbagai kompleksitas dan tantangan yang dihadapi,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, Reforma Agraria tidak boleh hanya dimaknai sebagai kegiatan redistribusi dan legalisasi tanah. Lebih dari itu, program tersebut harus mampu memberikan dampak ekonomi berkelanjutan bagi masyarakat penerima manfaat.

Menurutnya, terdapat dua aspek utama dalam pelaksanaan Reforma Agraria, yakni penataan aset dan penataan akses. Penataan aset memberikan kepastian penguasaan atau kepemilikan tanah, sedangkan penataan akses diarahkan agar tanah yang dimiliki masyarakat dapat dimanfaatkan secara produktif.

“Pertama dengan penataan aset, kedua penataan akses. Bagaimana tanah yang sudah dimiliki oleh rakyat bisa berdampak ekonomi dan berhasil guna,” jelasnya.

Ke depan, pelaksanaan Reforma Agraria akan semakin diperkuat melalui hadirnya Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria yang disahkan pada September 2026. Regulasi tersebut juga menjadi landasan pembentukan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).

Ossy menyambut positif pembentukan BRAN yang dinilai dapat memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga. Sebab, persoalan agraria memiliki cakupan luas sehingga tidak dapat ditangani oleh satu kementerian saja.

“BRAN ini merupakan bukti, persoalan Reforma Agraria tidak bisa hanya diselesaikan oleh satu kementerian (ATR/BPN). Kita menyambut positif kehadiran BRAN ini yang memiliki fungsi dari hulu ke hilir,” ungkapnya.

Meski demikian, Kementerian ATR/BPN tetap menjalankan kewenangannya dalam administrasi pertanahan, mulai dari survei, pengukuran, pencatatan, penetapan hak atas tanah hingga pengadaan tanah untuk kepentingan umum.

ATR/BPN juga akan mendukung pelaksanaan tugas BRAN melalui penyediaan data dan informasi pertanahan, termasuk data objek Reforma Agraria serta konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan program tersebut.

“Kami mendukung penyediaan data dan juga informasi kepada BRAN. Khususnya, data objek yang menjadi kewenangan dari Kementerian ATR/BPN, termasuk data-data konflik agraria yang berkaitan dengan pelaksanaan Reforma Agraria,” pungkas Ossy.

Simposium tersebut dibuka Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, dan menghadirkan sejumlah narasumber, di antaranya Menteri ATR/Kepala BPN periode 2016–2022 Sofyan Djalil, Wakil Ketua Pokja Regulasi dan Blueprint BRAN Mohamad Sinal, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) Roni Septian Maulana, serta DPP Petani NasDem Nur Amalia. (ADV/*/DIM)

#kantahkabbulungan

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN