NUSANEWS.CO.ID – BULUNGAN. Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan mendorong percepatan sertipikasi tanah wakaf guna memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi aset keagamaan dari potensi sengketa di kemudian hari.
Komitmen tersebut diwujudkan melalui keikutsertaan Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan sebagai narasumber dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan dan Tindak Lanjut Percepatan Sertipikasi Tanah Wakaf Tahun 2026 yang digelar Badan Wakaf Indonesia (BWI) Perwakilan Kabupaten Bulungan di Aula Kerukunan Umat Beragama (KUB) Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, Selasa (3/11/2026).
Dalam kegiatan tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan menghadirkan Kepala Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran serta Kepala Seksi Survei dan Pemetaan untuk memberikan penjelasan terkait prosedur sertipikasi tanah wakaf, baik dari aspek administrasi, yuridis maupun teknis pertanahan.
Sosialisasi ini turut dihadiri perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) se-Kabupaten Bulungan, takmir masjid, serta para nazir atau pengelola tanah wakaf. Kegiatan diawali dengan sambutan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bulungan, kemudian dilanjutkan dengan diskusi panel bersama para narasumber.
Dalam pemaparannya, Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran menjelaskan pentingnya pemenuhan persyaratan administrasi dan dokumen yuridis sebagai dasar dalam proses pendaftaran tanah wakaf. Kelengkapan dokumen menjadi salah satu faktor penting agar proses penerbitan sertipikat dapat berjalan lancar.
Sementara itu, Seksi Survei dan Pemetaan memberikan penjelasan mengenai aspek teknis, khususnya terkait kejelasan letak, batas, dan luas bidang tanah. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung proses pengukuran dan pemetaan sehingga tidak menimbulkan persoalan batas maupun tumpang tindih bidang tanah.
Melalui sosialisasi ini, para peserta diharapkan tidak hanya memahami regulasi dan tahapan sertipikasi, tetapi juga dapat berperan aktif mengidentifikasi tanah wakaf yang belum memiliki sertipikat serta melengkapi dokumen yang dibutuhkan.
Sinergi antara Kantor Pertanahan, Kementerian Agama, BWI, KUA, takmir masjid, dan nazir dinilai penting untuk mempercepat penyelesaian berbagai kendala yang selama ini dihadapi dalam proses sertipikasi tanah wakaf, baik dari sisi administrasi maupun teknis di lapangan.
Sertipikasi tanah wakaf bukan sekadar memberikan legalitas atas kepemilikan dan pengelolaan aset, tetapi juga menjadi upaya menjaga keberlanjutan pemanfaatannya untuk kepentingan ibadah, pendidikan, kegiatan sosial, hingga kesejahteraan masyarakat.
Melalui kolaborasi lintas instansi tersebut, Kantor Pertanahan Kabupaten Bulungan berharap semakin banyak tanah wakaf yang terdaftar dan bersertipikat sehingga memiliki kepastian hukum serta terlindungi untuk dimanfaatkan secara berkelanjutan bagi kepentingan umat. (ADV/*/MEI)
#kantahkabbulungan












