KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA. Pemerintah memperkuat landasan hukum pelaksanaan Reforma Agraria untuk mengatasi ketimpangan penguasaan tanah, menyelesaikan konflik agraria, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Ossy Dermawan, menilai pengaturan yang lebih menyeluruh diperlukan agar program tersebut berjalan efektif dan tepat sasaran.
Hal itu disampaikan Ossy saat menjadi narasumber dalam Diskusi Publik Implikasi Pengaturan Reforma Agraria terhadap Tata Kelola Administrasi Pertanahan yang digelar Ombudsman RI secara daring, Jumat (23/10/2026).
“Perlu kita akui bahwa pelaksanaan Reforma Agraria ini juga merupakan pekerjaan yang sangat kompleks. Inilah mengapa kemudian lahir Undang-Undang tentang Pengaturan Reforma Agraria, adalah salah satunya untuk menyelesaikan isu-isu dan permasalahan tersebut,” tutur Ossy.
Ia menjelaskan, pelaksanaan Reforma Agraria masih menghadapi sejumlah tantangan, mulai dari keterbatasan tanah yang siap diredistribusikan akibat persoalan status hukum, verifikasi calon penerima manfaat, kebutuhan dukungan lintas sektor untuk penataan akses, hingga penyelesaian konflik agraria.
Menurutnya, kehadiran Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) diharapkan mampu menjawab berbagai persoalan tersebut. Dengan regulasi dan kelembagaan yang lebih kuat, pelaksanaan Reforma Agraria diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Dalam dua tahun terakhir, Kementerian ATR/BPN telah melaksanakan redistribusi tanah sebanyak 6.199.241 bidang. Selain itu, sebanyak 13.226 hektare Tanah Cadangan Umum Negara (TCUN) dialokasikan untuk Reforma Agraria. Sementara itu, fasilitasi pendampingan usaha sebagai bagian dari penataan akses telah menjangkau 35.500 kepala keluarga hingga Oktober 2026.
Selain penguatan regulasi, Ossy menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola pelayanan pertanahan. Menurutnya, kepastian waktu, prosedur, dan tindak lanjut menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas administrasi pertanahan.
ATR/BPN pun menghadirkan sejumlah inovasi layanan, di antaranya Pengukuran Terjadwal 12 Hari dan Peralihan Hak Terintegrasi (PERINTIS) 10 Hari. Kedua layanan tersebut dirancang untuk memberikan kepastian proses dan waktu kepada masyarakat.
“Kami berusaha melakukan pembenahan pelayanan secara konkret melalui dua layanan tersebut. Salah satunya karena pengukuran ini menjadi entry point dalam pengurusan pertanahan,” jelas Ossy.
Ia menambahkan, layanan Pengukuran Terjadwal yang diluncurkan pada 17 Agustus 2026 telah diterapkan di 466 Kantor Pertanahan. Sementara itu, layanan PERINTIS telah berjalan di 131 Kantor Pertanahan.
Diskusi publik tersebut turut menghadirkan narasumber dari BRAN dan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA). Sebanyak 400 peserta mengikuti kegiatan secara daring, terdiri atas perwakilan Kantor Wilayah BPN provinsi, Kantor Pertanahan kabupaten/kota, serta jajaran Ombudsman RI. (adv/mei/*)
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












