NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Kepastian hukum atas tanah menjadi salah satu langkah strategis pemerintah dalam menjaga wilayah perbatasan Indonesia. Untuk mendukung upaya tersebut, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus mendorong sertipikasi bidang-bidang tanah di kawasan pesisir, pulau-pulau kecil, hingga pulau kecil terluar guna melindungi hak masyarakat sekaligus menjaga aset negara.
Direktur Penatagunaan Tanah Kementerian ATR/BPN, Muhammad Tansri, menegaskan bahwa sertipikasi tanah di pulau kecil terluar tidak hanya berkaitan dengan administrasi pertanahan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum di kawasan strategis nasional.
“Sertipikasi bidang-bidang tanah yang ada di pulau kecil terluar bukan sekadar menerbitkan dokumen hak atas tanah. Lebih dari itu, sertipikasi memberikan kepastian hukum mengenai penguasaan dan pemilikan tanah sekaligus menjadi bagian dari upaya negara menjaga dan menata kawasan strategis,” ujarnya di Jakarta, Senin (19/10/2026).
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penetapan Pulau-Pulau Kecil Terluar, Indonesia memiliki 111 pulau kecil terluar yang tersebar di 22 provinsi. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87 pulau telah memiliki bidang tanah bersertipikat, sementara sisanya masih dalam proses sertipikasi.
Di luar kawasan pulau kecil terluar, tantangan pendaftaran tanah di pulau-pulau kecil Indonesia juga masih cukup besar. Data Direktorat Penatagunaan Tanah yang dihimpun dari Sistem Informasi Pulau milik Badan Informasi Geospasial (BIG) mencatat Indonesia memiliki 17.343 pulau.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.349 pulau telah disertipikasi bidang-bidang tanahnya. Sementara itu, 15.977 pulau belum memiliki bidang tanah yang disertipikatkan dan 17 pulau lainnya belum teridentifikasi.
Muhammad Tansri menjelaskan, sertipikasi yang dimaksud bukanlah penerbitan sertipikat atas satu pulau secara keseluruhan. Sertipikat diterbitkan untuk bidang-bidang tanah yang terdapat di pulau tersebut sesuai dengan ketentuan pertanahan yang berlaku.
Dengan demikian, pendaftaran bidang tanah dapat membantu memperjelas status penguasaan dan pemilikan tanah serta mendukung identifikasi objek pertanahan secara hukum. Data tersebut juga penting untuk meminimalkan potensi sengketa maupun klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
Selain memberikan perlindungan kepada pemegang hak, pendataan tanah di pulau-pulau kecil turut membantu pemerintah memahami kondisi Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan, dan Pemanfaatan Tanah (P4T). Informasi ini dapat menjadi dasar dalam memetakan penguasaan tanah, mengantisipasi potensi konflik, serta mendukung penataan ruang dan pemanfaatan kawasan secara berkelanjutan.
Upaya sertipikasi juga memiliki arti penting bagi masyarakat pesisir yang menggantungkan kehidupan pada wilayah tersebut. Kepastian hukum atas tanah yang ditempati dan dimanfaatkan masyarakat diharapkan dapat memberikan perlindungan terhadap hak mereka, sekaligus mendukung pengelolaan sumber daya pesisir yang tertib.
Muhammad Tansri menegaskan, perlindungan hak masyarakat harus berjalan beriringan dengan upaya menjaga aset negara dan memastikan penataan ruang di pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara jelas.
“Kita harus memastikan pulau-pulau kecil terluar memiliki kepastian hukum dan penataan ruang yang jelas. Jika hak masyarakat terlindungi dan aset negara terjaga, pemanfaatan wilayah dapat dilakukan secara tertib dan berkelanjutan. Menjaga pulau terluar berarti menjaga kedaulatan Indonesia,” pungkasnya.
Melalui percepatan sertipikasi bidang tanah dan penguatan data pertanahan, Kementerian ATR/BPN berupaya mendukung perlindungan hak masyarakat, mencegah potensi konflik, serta memperkuat kepastian hukum di wilayah pesisir dan perbatasan Indonesia. (*/ADV/RIF)
#kantahkabbulungan
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia












