NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA. Perlindungan hak atas tanah masyarakat terus menjadi prioritas Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Melalui penanganan kasus pertanahan dan upaya pencegahan tindak pidana pertanahan, kementerian ini berhasil menyelesaikan 3.018 kasus dalam dua tahun terakhir sekaligus mencegah potensi kerugian negara hingga Rp23,3 triliun dan menyelamatkan 14.315,36 hektare tanah.
Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (PSKP), Iljas Tedjo Prijono, menyampaikan bahwa penyelesaian kasus pertanahan terus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku untuk memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak masyarakat.
“Kami terus berupaya menangani setiap kasus pertanahan sesuai ketentuan yang berlaku untuk melindungi hak-hak masyarakat dan memberikan kepastian hukum. Upaya tersebut telah membuahkan hasil dengan diselesaikannya 3.018 kasus pertanahan selama dua tahun terakhir ini,” ujar Iljas dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Berdasarkan data Kementerian ATR/BPN, sepanjang periode 2024–2025 tercatat sebanyak 5.652 kasus pertanahan. Dari jumlah tersebut, 2.135 kasus atau 37,77 persen telah diselesaikan, sementara 3.517 kasus lainnya masih dalam proses penanganan.
Pada periode 2025–2026, jumlah kasus pertanahan yang masuk tercatat sebanyak 4.102 kasus. Sebanyak 883 kasus telah diselesaikan, sedangkan 3.219 kasus atau 78,47 persen masih dalam proses penanganan.
Untuk mempercepat penyelesaian kasus, Kementerian ATR/BPN terus memperkuat koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk aparat penegak hukum (APH). Sinergi tersebut diperlukan agar penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan berjalan efektif serta sesuai dengan kewenangan masing-masing pihak.
“Kementerian ATR/BPN terus memperkuat kerja sama dengan berbagai stakeholders, termasuk aparat penegak hukum (APH). Kerja sama ini adalah bagian penting, yang bisa memastikan waktu penanganan kasus pertanahan berjalan efektif,” tutur Iljas.
Selain menyelesaikan kasus yang terjadi, Kementerian ATR/BPN juga memperkuat langkah pencegahan dan penanganan tindak pidana pertanahan, terutama praktik mafia tanah yang berpotensi merugikan masyarakat maupun negara. Upaya ini dilakukan melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Tanah.
Hasil dari upaya tersebut terlihat dari keberhasilan mencegah potensi kerugian senilai Rp23,3 triliun. Nilai itu terdiri atas real loss sebesar Rp7,45 triliun, potential loss Rp12,17 triliun, dan fiscal loss Rp3,74 triliun. Selain itu, sebanyak 14.315,36 hektare tanah berhasil diselamatkan.
Real loss merupakan kerugian nyata yang dialami korban akibat kasus pertanahan. Sementara itu, potential loss mengacu pada potensi kerugian yang dapat timbul, misalnya akibat tertundanya investasi atau hilangnya manfaat ekonomi karena tanah tidak dapat dikuasai maupun dimanfaatkan. Adapun fiscal loss merupakan kerugian yang berpotensi dialami negara akibat tidak terpenuhinya penerimaan, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), Pajak Penghasilan (PPh), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), serta pajak lainnya.
Iljas menegaskan, pihaknya berkomitmen melanjutkan upaya penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan sebagai bagian dari kinerja Kementerian ATR/BPN selama dua tahun Kabinet Merah Putih, sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026.
“Kami berharap langkah ini dapat semakin menjamin perlindungan hak atas tanah masyarakat dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pertanahan,” pungkasnya.
Melalui penguatan penanganan kasus, koordinasi lintas lembaga, dan pemberantasan mafia tanah, Kementerian ATR/BPN berupaya memastikan hak atas tanah masyarakat terlindungi serta kepastian hukum pertanahan semakin terjamin. (*/ADV/DIM)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia












