KALTARAPARIWARAUtama

ATR/BPN dan BRAN Matangkan Pembagian Kewenangan Reforma Agraria

KANTAH KAB NUNUKAN –  JAKARTA. Pemerintah berupaya memperjelas pembagian tugas antara Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) agar pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih efektif dan tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Pembahasan tersebut menjadi fokus rapat lanjutan yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (14/10).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan penyelarasan hubungan kerja kedua lembaga diperlukan untuk memastikan seluruh program reforma agraria, pertanahan, dan tata ruang berjalan optimal.

Menurutnya, pembahasan tidak semata-mata menyangkut struktur organisasi atau nomenklatur kelembagaan, tetapi lebih pada bagaimana tugas dan fungsi masing-masing lembaga dapat dilaksanakan secara efektif.

“Kita tidak sedang mempertahankan struktur atau nomenklatur dari lembaga kita masing-masing, baik ATR/BPN atau BRAN. Rapat ini justru sedang memastikan agar seluruh tugas dan fungsi yang terkait dengan Reforma Agraria, pertanahan, dan tata ruang ke depannya dapat berjalan dengan semakin efektif,” ujar Ossy.

Ia menjelaskan, BRAN memiliki mandat dalam perencanaan, pelaksanaan, hingga penyelesaian reforma agraria. Namun, sejumlah tugas dalam lingkup tersebut masih bersinggungan dengan kewenangan Kementerian ATR/BPN sehingga diperlukan penyelarasan agar tidak terjadi duplikasi pekerjaan.

Ossy berharap pertemuan tersebut dapat menghasilkan pembagian kewenangan yang jelas sehingga kedua lembaga bisa bekerja secara terarah dan saling mendukung. Langkah ini juga diharapkan mempercepat pelaksanaan reforma agraria sesuai visi Presiden Republik Indonesia.

Dalam rapat tersebut, Kepala BRAN, Dedi Prasetyo, memaparkan analisis mengenai Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BRAN. Paparan itu menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan tugas dan kewenangan lembaga tersebut.

Dedi menegaskan, pembentukan BRAN harus berorientasi pada kepentingan masyarakat dan pengelolaan sumber daya agraria untuk kesejahteraan rakyat.

“Semangat kita adalah semua bekerja untuk kepentingan rakyat. Sebagaimana amanat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, itulah landasan filosofi kenapa BRAN ini dibentuk,” pungkasnya.

Rapat dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pandangan yang melibatkan pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan BRAN. Pembahasan akan terus berlanjut hingga pembagian tugas dan kewenangan kedua lembaga tersusun secara jelas dan selaras untuk mendukung pelaksanaan reforma agraria. (*/dim/adv)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

#PERINTIS10Hari

 

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN