NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. Warga Samarinda yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan bermotor kini punya kesempatan meringankan beban pembayaran. Melalui program Relaksasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) 2026, Samsat Samarinda menggencarkan sosialisasi hingga ke tingkat kecamatan dan RT agar semakin banyak masyarakat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas pembebasan denda tersebut.
Sosialisasi dilakukan secara bergilir di sejumlah kecamatan, meliputi Samarinda Ulu, Sungai Kunjang, Sambutan, Sungai Pinang, Samarinda Ilir, Samarinda Kota, Samarinda Seberang, hingga Samarinda Utara.
Melalui program ini, wajib pajak mendapat keringanan berupa pembebasan sanksi administratif atau denda PKB serta denda Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ). Dengan demikian, wajib pajak cukup membayar pokok pajak sesuai ketentuan program.
Kegiatan sosialisasi turut melibatkan jajaran lurah dan ketua RT. Mereka diharapkan menjadi penghubung informasi agar masyarakat di wilayah masing-masing mengetahui kemudahan yang ditawarkan melalui program relaksasi tersebut.
Untuk mendukung sosialisasi agar lebih tepat sasaran, para ketua RT juga dibekali data warga yang masih memiliki tunggakan pajak kendaraan. Data tersebut diharapkan mempermudah penyampaian imbauan kepada wajib pajak agar memanfaatkan kesempatan pembebasan denda.
Kepala Samsat Samarinda, Hj. Indun Salbiah Ningsih, mengatakan kolaborasi lintas instansi menjadi bagian penting dalam memperluas jangkauan informasi kepada masyarakat. Kerja sama dilakukan bersama Bapenda Kota, Jasa Raharja, jajaran kecamatan, kelurahan, hingga pengurus RT.
“Melalui roadshow sosialisasi ini, masyarakat menjadi lebih tahu mengenai berbagai kemudahan, seperti persyaratan balik nama hingga tata cara pengurusan pajak. Antusiasme warga sangat luar biasa karena program ini sangat membantu,” ujar Indun.
Selain menyosialisasikan pembebasan denda, kegiatan tersebut juga menjadi sarana memberikan pemahaman mengenai manfaat pembayaran SWDKLLJ.
Perwakilan PT Jasa Raharja, Bowo, menjelaskan bahwa SWDKLLJ berkaitan dengan perlindungan bagi korban kecelakaan lalu lintas sesuai ketentuan yang berlaku.
“Masyarakat perlu memahami bahwa pembayaran pajak kendaraan bermotor juga mencakup perlindungan asuransi kecelakaan lalu lintas dari pemerintah melalui Jasa Raharja. Jadi, pajak yang dibayarkan tidak hanya masuk ke kas daerah, tetapi juga kembali dalam bentuk perlindungan diri bagi masyarakat,” jelasnya.
Melalui sosialisasi langsung hingga ke tingkat kecamatan dan RT, Samsat Samarinda berharap informasi program relaksasi dapat menjangkau lebih banyak wajib pajak. Selain membantu meringankan beban pembayaran, program ini diharapkan mendorong peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak kendara. (DIM)












