KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) terus membenahi alur kerja petugas ukur sekaligus meningkatkan kesiapan masyarakat melalui layanan Pengukuran Terjadwal. Program yang kini diterapkan di 462 Kantor Pertanahan (Kantah) kabupaten/kota di Indonesia ini memberikan kepastian jadwal pengukuran sekaligus mendorong penyelesaian berkas lebih efektif.
Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Dirjen SPPR) ATR/BPN, Virgo Eresta Jaya, mengatakan, layanan tersebut membawa perubahan dalam proses kerja internal maupun pola pengajuan layanan oleh masyarakat.
“Dari transformasi layanan Pengukuran Terjadwal itu tentunya banyak perubahan terjadi, baik dari segi internal BPN seperti petugas ukur kami hingga para masyarakat dalam hal ini pemohon, agar masyarakat juga siap dengan berkas yang harus lengkap,” ujar Virgo di Jakarta, Senin (12/10/2026).
Melalui layanan ini, masyarakat dapat memilih jadwal pengukuran yang tersedia sesuai dengan waktu yang dimiliki. Mekanisme tersebut menetapkan waktu tunggu pengukuran maksimal tujuh hari, sedangkan penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) ditargetkan maksimal lima hari kerja setelah pengukuran.
Menurut Virgo, perubahan juga dilakukan dengan menyederhanakan alur kerja petugas. Jika sebelumnya proses pengukuran dan pemetaan melibatkan beberapa tahapan serta petugas berbeda, kini pekerjaan tersebut diintegrasikan agar lebih ringkas.
“Itu idenya layanan Pengukuran Terjadwal, simpul pekerjaannya kita perpendek. Dulu ada surat tugas dari kepala seksi pengukuran ke pelaksana, lalu ke juru ukur. Juru ukur mengerjakan lalu yang memetakan petugas pemetaan. Panjanglah. Kalau sekarang, simpulnya saya buat dua saja, petugas ukur sekaligus pemetaan,” jelasnya.
Selain pembenahan internal, ATR/BPN menekankan pentingnya kesiapan pemohon sebelum jadwal pengukuran dilaksanakan. Masyarakat diminta memastikan batas-batas tanah telah jelas, antara lain melalui pemasangan pagar atau patok, serta memastikan tidak ada persoalan yang berpotensi menghambat proses pengukuran.
Kesiapan tersebut dituangkan dalam surat pernyataan yang dijelaskan petugas loket dan ditandatangani pemohon saat menyerahkan berkas sekaligus memilih jadwal pengukuran di Kantah.
Virgo menegaskan, pengukuran tidak dapat dilanjutkan apabila ditemukan persoalan mendasar, seperti sengketa batas dengan pemilik tanah yang berbatasan atau bidang tanah yang masuk kawasan hutan maupun aset Barang Milik Negara (BMN).
“Kita juga berusaha edukasi pemohon. Kita sediakan surat pernyataan yang akan dijelaskan kepada petugas loket. Kalau misal petugas ukur kita datang kemudian ternyata tetangganya tidak setuju dengan batasnya, kita tutup ya berkasnya. Atau misalnya setelah kita petakan ternyata masuk ke kawasan hutan, atau masuk aset Barang Milik Negara (BMN) kita tutup ya,” ungkapnya.
Untuk mendukung penerapan layanan tersebut, pembenahan juga menyasar petugas loket sebagai garda terdepan pelayanan. Mereka tidak hanya bertugas menerima berkas, tetapi juga wajib menjelaskan isi surat pernyataan agar pemohon memahami persyaratan dan kondisi yang harus dipastikan sebelum pengukuran dijadwalkan.
Langkah ini diharapkan dapat mencegah masuknya permohonan yang belum siap, sehingga mengurangi potensi penumpukan berkas atau tunggakan layanan di kemudian hari.
Virgo menyebut, edukasi melalui petugas loket mulai mendorong masyarakat lebih cermat mempersiapkan dokumen dan kondisi bidang tanah sebelum mengajukan permohonan.
“Jadi juga ada edukasi ke masyarakat, bahwa mereka kalau daftar ya harus siap,” pungkasnya.
Melalui Pengukuran Terjadwal, ATR/BPN berupaya menghadirkan pelayanan pertanahan yang lebih tertata, efisien, dan memberikan kepastian waktu. Keberhasilan layanan ini tidak hanya bergantung pada penyederhanaan alur kerja petugas, tetapi juga pada kesiapan masyarakat dalam memenuhi persyaratan sebelum mengajukan permohonan. (ADV/*/MEI)
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
#PengukuranTerjadwal
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN












