KALTARANusantaraPARIWARAUtama

Pemerintah Matangkan Kelembagaan BRAN, Perkuat Koordinasi Reforma Agraria

NUSANEWS.CO.ID – JAKARTA.  Pemerintah mematangkan penataan kelembagaan Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN) untuk memperjelas pembagian tugas dan kewenangan dalam pelaksanaan Reforma Agraria. Langkah ini dilakukan guna memperkuat koordinasi antarlembaga sekaligus mencegah tumpang tindih kewenangan.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam rapat di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Jakarta, Jumat (9/10/2026). Rapat melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga terkait, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, mengatakan pembahasan difokuskan pada penataan organisasi BRAN, pembagian kewenangan, serta hubungan kerja dengan Kementerian ATR/BPN.

“Rapat ini membahas penataan organisasi dan kewenangan BRAN, termasuk koordinasinya dengan Kementerian ATR/BPN, untuk memperjelas pembagian tugas, menghindari tumpang tindih kewenangan, serta memperkuat efektivitas pelaksanaan Reforma Agraria,” ujar Ossy.

Berdasarkan Undang-Undang Pengaturan Reforma Agraria, BRAN memiliki tugas mengurai kebuntuan hukum dalam penyelesaian konflik agraria. Lembaga ini juga diproyeksikan berperan dalam perencanaan, penyusunan peta jalan, penetapan lokasi prioritas Reforma Agraria, serta verifikasi objek dan subjek yang berkaitan dengan konflik agraria.

Dalam rapat yang dipimpin Menteri PANRB, Rini Widyantini, pemerintah turut membahas kebutuhan sumber daya manusia, tugas pokok dan fungsi, serta tujuan pembentukan BRAN. Pembahasan ini menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan tugas masing-masing lembaga berjalan secara efektif dan terkoordinasi.

Kejelasan struktur organisasi dan mekanisme hubungan kerja antara BRAN dengan Kementerian ATR/BPN dinilai penting agar pelaksanaan Reforma Agraria tidak berjalan tumpang tindih. Dengan pembagian kewenangan yang terarah, sinergi antarlembaga diharapkan semakin kuat, terutama dalam mendukung penyelesaian konflik agraria.

Selain Ossy, rapat tersebut dihadiri Kepala BRAN Dedi Prasetyo, Wakil Menteri PANRB Purwadi Arianto, serta Deputi Bidang Perundang-Undangan dan Administrasi Hukum Lydia S. Djaman.

Ossy turut didampingi Sekretaris Jenderal ATR/BPN Dalu Agung Darmawan, Direktur Jenderal Penataan Agraria Embun Sari, Direktur Jenderal Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Iljas Tedjo Prijono, serta jajaran terkait. (*/ADV/MEI)

#kantah_kabmalinau

#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN