KALTARANusantaraPARIWARAUtama

LP2B Tembus 87,63 Persen, ATR/BPN Dorong Daerah Percepat Integrasi ke Tata Ruang

KANTAH KABNUNUKAN – JAKARTA. Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) nasional mencatat kemajuan signifikan. Hingga September 2026, data LP2B yang diusulkan pemerintah daerah telah mencapai 87,63 persen, melampaui target nasional sebesar 87 persen pada 2029.

Capaian tersebut disampaikan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid dalam Upacara Peringatan Hari Agraria dan Tata Ruang (HANTARU) 2026 di Jakarta, Kamis (24/9).

Menurut Nusron, capaian itu menjadi bagian penting dalam upaya pemerintah memperkuat perlindungan lahan pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan nasional.

Target penetapan LP2B sendiri telah ditetapkan secara bertahap melalui kebijakan pemerintah, yakni 78 persen pada 2026, 81 persen pada 2027, 84 persen pada 2028, dan minimal 87 persen pada 2029.

Meski angka nasional telah melampaui target akhir, pekerjaan berikutnya dinilai tidak kalah penting. Pemerintah daerah perlu memastikan data LP2B yang telah diusulkan benar-benar masuk dan terintegrasi dalam dokumen rencana tata ruang.

Nusron pun meminta gubernur, bupati, dan wali kota mempercepat proses integrasi tersebut ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

“LP2B secara nasional telah mencapai 87,63 persen, ini melampaui target 87 persen sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN 2029,” ujar Nusron.

Ia menekankan, tata ruang harus menjadi pijakan utama dalam setiap proses pembangunan. Dengan demikian, pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan serta perlindungan terhadap lahan pangan.

“Setiap pembangunan harus mengacu kepada RTR agar pemanfaatan ruang berlangsung secara tertib, berkelanjutan, dan memberikan kepastian bagi masyarakat maupun dunia usaha,” tegasnya.

Integrasi LP2B ke dalam dokumen tata ruang diharapkan semakin memperkuat kepastian hukum perlindungan lahan pertanian dari tekanan alih fungsi lahan. Langkah tersebut sekaligus menjadi bagian dari agenda pemerintah dalam menjaga ketersediaan pangan di tengah kebutuhan pembangunan yang terus berkembang. (*/MEI/ADV)

#KementerianATRBPN

#MelayaniProfesionalTerpercaya

#MajuDanModern

#MenujuPelayananKelasDunia

Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

X: x.com/kem_atrbpn

Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/

Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN

Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN

TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn

Situs: atrbpn.go.id

PPID: ppid.atrbpn.go.id