KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperkuat langkah percepatan sertipikasi tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Program tersebut diarahkan untuk mengejar target 3 juta bidang tanah bagi MBR yang semula ditargetkan rampung pada 2028, namun kini didorong selesai lebih cepat pada 2027.
Upaya percepatan itu dibahas dalam Sosialisasi Percepatan Sertipikasi Tanah bagi MBR yang digelar di Aula Prona Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (17/9/2026). Kegiatan tersebut sekaligus menjadi forum untuk memperkuat kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dan Komisi II DPR RI.
Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng, mengatakan pencapaian target 3 juta bidang tidak dapat dilakukan Kementerian ATR/BPN seorang diri. Karena itu, diperlukan sinergi lintas kementerian, lembaga, serta dukungan Komisi II DPR RI.
“Saya mengajak kita semua menjadikan forum ini sebagai titik awal kolaborasi yang lebih erat demi terwujudnya rumah layak huni yang berdiri di atas tanah bersertipikat bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujar Andi.
Ia menjelaskan, percepatan target dari 2028 menjadi 2027 merupakan arahan Menteri ATR/Kepala BPN. Untuk merealisasikannya, koordinasi dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) serta Komisi II DPR RI dinilai penting, termasuk dalam pelaksanaan program di daerah.
“Itulah kita perlu bersinergi dan bekerja sama, baik dengan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman maupun dengan teman-teman TA dari Komisi II. Mudah-mudahan bisa dirasakan langsung oleh masyarakat kerja kita di lapangan,” katanya.
Komisi II DPR RI Siap Dukung
Dukungan terhadap percepatan program tersebut disampaikan Anggota Komisi II DPR RI, Mardani Ali Sera, yang mengikuti sosialisasi secara daring.
Ia menyatakan Komisi II DPR RI siap mendukung program sertipikasi 3 juta bidang bagi MBR, termasuk memperjuangkan dukungan anggaran agar target percepatan dapat direalisasikan.
“Kami di Komisi II akan dukung 100 persen dan apresiasi yang tadinya target tiga tahun jadi dua tahun. Kami akan perjuangkan anggarannya tersedia,” tutur Mardani.
Menurutnya, percepatan sertipikasi diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama dalam mendukung kepastian hak atas tanah yang menjadi bagian dari kebutuhan penyediaan hunian layak.
Perkuat Koordinasi Pusat dan Daerah
Sosialisasi tersebut juga menjadi ruang untuk membahas strategi dan kesiapan pelaksanaan program sertipikasi tanah bagi MBR.
Sejumlah narasumber hadir secara langsung, di antaranya Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama Kementerian ATR/BPN Bahrun Munawir serta Kepala Subdirektorat Pengaturan Pendaftaran Tanah dan Ruang Sigit Santosa.
Sementara secara daring hadir Kepala Subdirektorat Tematik Pertanahan dan Ruang Aini Mulandari, Kepala Bidang Manajemen Data dan Pengembangan Sistem Informasi Kementerian PKP Wijasena Hendra Kurniawan, serta Kepala Subdirektorat Penyusunan Keterpaduan Sistem Pembiayaan dan Perumahan Kementerian PKP Tantra.
Kegiatan dimoderatori Kepala Bagian Penganggaran Biro Rencana, Daviet Haryanto Setyohatmoko.
Sosialisasi diikuti Kepala Kantor Wilayah BPN dan Kepala Kantor Pertanahan seluruh Indonesia secara daring. Keterlibatan jajaran BPN di daerah tersebut diharapkan memperkuat koordinasi sekaligus memastikan pelaksanaan percepatan sertipikasi tanah bagi MBR dapat berjalan sesuai target.
Program 3 juta bidang tanah bagi MBR menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat kepastian hukum atas tanah sekaligus mendukung penyediaan rumah layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan percepatan target hingga 2027, Kementerian ATR/BPN mendorong kolaborasi lintas sektor agar manfaat program dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas. (*/adv/mei)
#KementerianATRBPN #MelayaniProfesionalTerpercaya #MajuDanModern #MenujuPelayananKelasDunia Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional X: x.com/kem_atrbpn Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/ Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn Situs: atrbpn.go.id PPID: ppid.atrbpn.go.id WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
