KANTAH KAB NUNUKAN – JAKARTA. Kebutuhan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) yang terus meningkat mendorong Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) memperluas kolaborasi dengan perguruan tinggi. Langkah ini ditempuh untuk mempercepat penyusunan RDTR sekaligus mendukung proses perizinan berusaha yang lebih cepat dan pasti.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN (Wamen ATR/Waka BPN) Ossy Dermawan mengatakan, perguruan tinggi memiliki kapasitas akademik dan sumber daya ahli yang dapat dilibatkan untuk menjawab kebutuhan penyusunan RDTR dalam jumlah besar.
“Kita membutuhkan kapasitas yang lebih luas dalam menghadapi kebutuhan penyelesaian RDTR, termasuk melalui kapasitas akademik yang dimiliki oleh perguruan tinggi,” ujar Ossy dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Penyusunan RDTR Tahun 2026 melalui Kerja Sama dengan Perguruan Tinggi di Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Kolaborasi tersebut menjadi penting karena RDTR memiliki kaitan langsung dengan proses perizinan berusaha. Berdasarkan data per 8 September 2026, sebanyak 572 RDTR telah tersedia dan terintegrasi dengan sistem Online Single Submission (OSS).
Integrasi tersebut turut mendukung penerbitan 751.364 konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) pada Agustus 2026.
Ossy menilai, semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, semakin besar pula peluang percepatan proses perizinan berusaha.
“Semakin banyak RDTR yang terintegrasi dengan OSS, maka akan semakin besar peluang proses perizinan berusaha menjadi lebih cepat. Apabila upaya kita untuk mempercepat RDTR ini kita lakukan, akan semakin meningkatkan secara eksponensial terhadap penerbitan KKPR dan kemudahan izin berusaha di negara kita,” terang Ossy.
Sementara itu, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN menargetkan penyelesaian 1.703 RDTR dalam periode 2026-2028. Khusus 2026, target yang dipatok mencapai 500 RDTR.
Untuk mendukung target tersebut, kerja sama dengan perguruan tinggi diarahkan untuk menangani 62 paket dengan volume 145 RDTR yang tersebar di 18 provinsi.
Wilayah dengan konsentrasi penyusunan RDTR terbesar dalam kerja sama ini berada di Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tenggara, dan Jawa Barat.
Suyus mengatakan, Kementerian ATR/BPN telah menjaring perguruan tinggi negeri maupun swasta untuk terlibat dalam percepatan penyusunan RDTR.
“Kami telah mengirimkan total permintaan kesediaan kepada 40 perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Total perguruan tinggi yang telah menyampaikan kesediaan kembali adalah total 38, dengan rincian 20 PTN dan 18 PTS yang tersebar di seluruh Indonesia. Setelah ini akan dilakukan pembentukan tim pelaksana yang berisi para ahli,” jelas Suyus.
Menurutnya, keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat memperluas kapasitas penyusunan RDTR, khususnya melalui dukungan tenaga ahli dan kapasitas akademik yang dimiliki masing-masing institusi.
Rencana kerja sama tersebut dibahas dalam rapat koordinasi yang diikuti perwakilan perguruan tinggi negeri dan swasta dari berbagai daerah di Indonesia secara daring.
Hadir secara langsung Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Kawasan Dony Erwan, Sekretaris Direktorat Jenderal Tata Ruang Reny Windyawati, serta sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama dan jajaran Direktorat Jenderal Tata Ruang.
Percepatan penyusunan RDTR ini diharapkan dapat memperluas ketersediaan dokumen tata ruang yang terintegrasi dengan OSS. Dengan demikian, kepastian pemanfaatan ruang dan kemudahan proses perizinan berusaha dapat semakin meningkat. (MEI/*/ADV)
#KementerianATRBPN#MelayaniProfesionalTerpercaya#MajuDanModern#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
