NUSANEWS.CO.ID – JOGJAKARTA (KANTAH KAB NUNUKAN) Setiap bidang tanah menyimpan lebih dari sekadar batas, ukuran, dan koordinat. Di balik sebuah peta, terdapat manusia, sejarah, kebudayaan, bahkan harapan masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada tanah. Karena itu, insan pertanahan dituntut tidak hanya menguasai teknologi dan regulasi, tetapi juga mampu memahami manusia yang berada di balik setiap bidang tanah.
Pesan tersebut disampaikan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengkubuwono X, kepada para wisudawan dan wisudawati Politeknik Agraria STPN dalam prosesi wisuda yang berlangsung di Sleman, Sabtu (5/9/2026).
“Indonesia membutuhkan insan pertanahan yang mampu membaca peta sekaligus memahami manusia di dalam peta. Saudara perlu cakap menguasai teknologi, tetapi tetap bijak dalam menimbang rasa keadilan. Saudara perlu teguh menjalankan regulasi tetapi tetap arif membaca sejarah dan kebudayaan masyarakat,” pesan Sri Sultan dalam sambutannya yang dibacakan Sekretaris Daerah Provinsi DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti.
Sri Sultan menekankan, tanah bagi masyarakat Indonesia bukan semata-mata hamparan fisik yang dapat diukur dan dipetakan. Tanah merupakan bagian dari jati diri, jejak perjuangan, sumber penghidupan, sekaligus fondasi kehidupan sosial masyarakat.
Di atas tanah, masyarakat membangun rumah, memproduksi pangan, membentuk komunitas, dan menjaga hubungan antargenerasi. Karena itu, pengelolaan pertanahan harus memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh dan hidup di tengah masyarakat.
Dalam konteks budaya Jawa, misalnya, terdapat filosofi Hamemayu Hayuning Bawana yang mengajarkan upaya menjaga keselamatan, ketenteraman, dan keharmonisan kehidupan. Prinsip tersebut, menurut Sri Sultan, relevan dalam pengelolaan tanah agar setiap kebijakan dan intervensi pertanahan dapat membawa kehidupan menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi.
Keragaman cara pandang terhadap tanah juga ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Di Minangkabau, terdapat konsep Harta Pusaka Tinggi yang berkaitan dengan tanah ulayat kaum dan tanggung jawab lintas generasi. Sementara di Bali, sistem subak memperlihatkan keterkaitan erat antara tanah, air, pertanian, dan kehidupan spiritual melalui filosofi Tri Hita Karana.
Hal serupa terlihat di berbagai wilayah Indonesia Timur, termasuk Papua dan Maluku, melalui sistem hak ulayat yang menempatkan tanah sebagai ruang hidup bersama yang melekat dengan tanggung jawab sosial suatu marga atau kelompok adat.
“Keragaman ini adalah kekayaan tata kelola pemerintahan Indonesia. Regulasi perlu membacanya dengan jernih, kebijakan perlu menghormatinya dengan arif, teknologi perlu mengakomodasinya dengan presisi dan kepekaan,” tutur Sri Sultan.
Menurutnya, pemahaman tersebut menunjukkan bahwa ilmu pertanahan memiliki cakupan yang jauh lebih luas daripada persoalan teknis pengukuran dan pemetaan. Ilmu pertanahan juga berhubungan dengan manusia, kesejahteraan, kepastian hak, serta keberlanjutan lingkungan.
Kepastian hak atas tanah, lanjut Sri Sultan, membutuhkan kelembagaan dan tata kelola yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat.
“Di sinilah ilmu pertanahan memperoleh kedudukan strategis. Ilmu pertanahan bekerja di antara ukuran dan makna, antara peta dan manusia, antara sertipikat dan juga martabat,” ungkapnya.
Bekal Mengabdi kepada Masyarakat
Kepada para wisudawan dan wisudawati, Sri Sultan mengingatkan bahwa ketika memasuki dunia kerja, mereka akan berhadapan dengan berbagai persoalan dan dokumen pertanahan yang sekilas terlihat rutin. Namun, di balik setiap berkas terdapat kehidupan manusia yang menaruh harapan terhadap pelayanan pertanahan.
Karena itu, kompetensi yang diperoleh selama menempuh pendidikan harus diwujudkan dalam pelayanan yang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mempertimbangkan aspek keadilan dan kondisi sosial masyarakat.
Ia juga berpesan agar para lulusan membawa ilmu yang diperoleh dengan sikap rendah hati ketika terjun ke tengah masyarakat.
“Setiap pengukuran diharapkan menjadi jalan menuju kepastian, setiap pemetaan menjadi jalan menuju keteraturan, dan setiap pelayanan pertanahan menjadi jalan menuju ketentraman sosial,” pungkas Sri Sultan.
Pesan tersebut sekaligus menjadi bekal bagi para lulusan Politeknik Agraria STPN untuk menjalankan peran sebagai insan pertanahan yang tidak hanya terampil secara teknis, tetapi juga memiliki kepekaan sosial dan mampu menempatkan kepentingan manusia sebagai bagian penting dalam setiap proses pengelolaan pertanahan.
#KementerianATRBPN
#MelayaniProfesionalTerpercaya
#MajuDanModern
#MenujuPelayananKelasDunia
Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional
X: x.com/kem_atrbpn
Instagram: instagram.com/kementerian.atrbpn/
Fanpage facebook: facebook.com/kementerianATRBPN
Youtube: youtube.com/KementerianATRBPN
TikTok: tiktok.com/@kementerian.atrbpn
Situs: atrbpn.go.id
PPID: ppid.atrbpn.go.id
WhatsApp Pengaduan: 0811-1068-0000
