Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Penyelesaian Masalah Pertanahan

July 9, 2026

Sinergi Pusat dan Daerah Jadi Kunci Penyelesaian Masalah Pertanahan

NUSANEWS.CO.ID – BATAM. Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Ossy Dermawan, menegaskan bahwa kepala daerah memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian persoalan pertanahan dan tata ruang di wilayah masing-masing. Hal tersebut disampaikannya saat menghadiri rapat pengawasan Komisi II DPR RI di Batam, Kepulauan Riau, Rabu (8/7).

‎Menurut Wamen Ossy, kepala daerah merupakan pihak yang paling memahami kondisi sosial di daerah sehingga memiliki posisi penting untuk mengoordinasikan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan konflik maupun sengketa pertanahan.

‎”Sinergi seluruh pihak sangat dibutuhkan agar setiap persoalan pertanahan dapat diselesaikan secara efektif dengan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat di daerah,” ujarnya.

‎Ia menjelaskan, peran pemerintah daerah juga diperkuat melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria. Dalam regulasi tersebut, gubernur, bupati, dan wali kota bertindak sebagai Ketua Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) di wilayah masing-masing.

‎Melalui GTRA, pemerintah daerah dapat memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus mempercepat penyelesaian konflik agraria. Selain itu, forum tersebut juga menjadi wadah untuk menyelaraskan penyusunan rencana tata ruang yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, DPRD, hingga berbagai pemangku kepentingan lainnya.

‎Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menekankan pentingnya optimalisasi peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Menurutnya, fungsi tersebut harus berjalan beriringan dengan tugas gubernur sebagai kepala daerah agar pelaksanaan program prioritas nasional, termasuk di bidang pertanahan dan tata ruang, dapat terlaksana secara maksimal.

‎Rapat yang digelar di Graha Kepri, Batam, itu juga dihadiri Gubernur Kepulauan Riau Ansar Ahmad, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Kepulauan Riau, serta para Kepala Kantor Pertanahan se-Provinsi Kepulauan Riau. Pertemuan dilanjutkan dengan diskusi bersama anggota Komisi II DPR RI, pemerintah daerah, dan Forkopimda guna memperkuat koordinasi penyelenggaraan urusan pertanahan dan tata ruang di daerah. (ADV/*/MEI)