NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. Wakil Wali Kota Samarinda H. Saefuddin Zuhri menegaskan percepatan penurunan stunting tidak akan berhasil jika setiap organisasi perangkat daerah (OPD) bekerja sendiri-sendiri. Karena itu, ia meminta seluruh pihak memperkuat koordinasi dan menghilangkan ego sektoral dalam menangani persoalan stunting.
Penegasan tersebut disampaikan Saefuddin saat membuka Rapat Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Samarinda di Ballroom Arutala Bapperida Samarinda, Kamis (2/7/2026).
“Jangan berjalan sendiri-sendiri antar-OPD. Kalau masing-masing hanya memikirkan kepentingannya, kapan pun persoalan stunting tidak akan selesai. Yang harus diutamakan adalah kepentingan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Saefuddin, stunting merupakan persoalan yang dipengaruhi banyak faktor, mulai dari pemenuhan gizi, akses air bersih, sanitasi, hingga pola pengasuhan anak. Oleh sebab itu, seluruh perangkat daerah harus bergerak bersama agar program penanganan berjalan efektif.
Ia mengungkapkan, jumlah sasaran keluarga yang berkaitan dengan penanganan stunting di Samarinda menunjukkan tren penurunan dari sekitar 21 ribu pada 2024 menjadi sekitar 20 ribu pada 2025. Meski demikian, angka tersebut dinilai masih cukup tinggi.
“Memang ada penurunan, tetapi kita tidak boleh berpuas diri. Masih banyak anak yang mengalami stunting. Anak usia di bawah dua tahun harus menjadi perhatian utama, terutama terkait pemberian ASI, gizi, dan pemantauan tumbuh kembangnya,” ujarnya.
Saefuddin juga menyoroti masih adanya perbedaan data antarinstansi yang dinilai dapat menghambat percepatan penanganan. Ia meminta seluruh OPD segera menyinkronkan data agar kebijakan yang diambil lebih akurat dan tepat sasaran.
“Data harus sama. Jangan masing-masing punya data sendiri. Sinkronisasi sangat penting agar intervensi yang dilakukan benar-benar sesuai kondisi di lapangan,” katanya.
Sementara itu, Kepala DPPKB Kota Samarinda, dr. Deasy Evriyani, mengatakan pihaknya optimistis target jangka panjang mewujudkan Zero Stunting 2045 dapat dicapai apabila seluruh pemangku kepentingan tetap menjaga kolaborasi.
Menurutnya, Samarinda telah memiliki modal yang cukup kuat, mulai dari tenaga lapangan seperti Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), sumber daya manusia yang kompeten, alat ukur yang sesuai standar, hingga data sasaran yang semakin baik dalam menentukan lokasi prioritas intervensi.
“TPPS memiliki tugas mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penurunan stunting, mengintegrasikan program lintas sektor, memastikan konvergensi intervensi, melakukan monitoring dan evaluasi, serta menyelesaikan berbagai hambatan di lapangan,” jelas Deasy.
Di sisi lain, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Samarinda, dr. Rudy Agus, memaparkan berdasarkan data aplikasi Sigizikesga hasil pengukuran Agustus 2025, terdapat 2.942 balita yang teridentifikasi mengalami stunting.
Namun, menurutnya, angka tersebut belum sepenuhnya menggambarkan kondisi riil karena cakupan pengukuran balita masih belum mencapai target minimal 80 persen.
Karena itu, Dinas Kesehatan mendorong masyarakat lebih aktif memanfaatkan layanan Posyandu. Saat ini Posyandu tidak hanya melayani balita, tetapi juga ibu hamil, usia produktif hingga lanjut usia.
“Fasilitas sudah semakin baik, kader juga sudah dilatih. Sekarang yang perlu ditingkatkan adalah partisipasi masyarakat untuk datang ke Posyandu. Dari sana bisa dilakukan skrining, edukasi, hingga tindak lanjut apabila ditemukan gangguan gizi,” ujar Rudy.
Dalam kesempatan yang sama, narasumber Masdarjon memaparkan capaian pengukuran balita. Ia menyebut cakupan pengukuran pada April mencapai 61,8 persen karena adanya pengukuran tambahan. Namun pada Mei turun menjadi sekitar 45 persen.
TPPS menargetkan cakupan pengukuran balita dapat meningkat hingga minimal 85 persen pada setiap periode agar data yang dihasilkan semakin valid dan menjadi dasar penyusunan intervensi yang lebih tepat sasaran. Hadir dalam rakor tersebut seluruh camat, lurah dan OPD terkait. (arf)
