NUSANEWS.CO.ID -SAMARINDA — Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur membuka ruang dialog langsung dengan masyarakat melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Hotel Puri Senyiur, Samarinda, Senin (15/12). Forum ini berlangsung dinamis dengan antusiasme peserta yang aktif menyampaikan pertanyaan, masukan, serta kritik terhadap program-program kesejahteraan daerah.
Kepala Biro Kesra Setdaprov Kaltim, H. Dasmiah, menyampaikan bahwa FKP menjadi sarana penting untuk memastikan program strategis Gubernur dan Wakil Gubernur Kaltim benar-benar dipahami dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Salah satu fokus utama yang dibahas adalah program beasiswa pendidikan gratis bagi generasi muda Kalimantan Timur. Program tersebut memungkinkan mahasiswa menempuh pendidikan tanpa terbebani biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT).
“Kesempatannya terbuka luas dan persyaratannya sederhana. Cukup KTP Kaltim minimal tiga tahun dan usia maksimal 20 tahun. Ini investasi besar untuk masa depan SDM Kaltim,” ujar Dasmiah.
Ia menambahkan, program beasiswa sudah berjalan sejak 2025 dan untuk tahun 2026, pendaftaran beasiswa dalam daerah telah dibuka mulai 2 Desember hingga 10 Januari mendatang. Pemerintah berharap semakin banyak pelajar memanfaatkan program tersebut.
Dari sisi teknis, Kepala Bagian Kesra Pelayanan Dasar, Aji Vini Vayanti, menjelaskan bahwa pendataan penerima beasiswa dilakukan secara ketat dan terintegrasi dalam sistem database, sesuai permintaan BPK dan BPKP.
“Validasi data menjadi kunci agar bantuan tepat sasaran, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Kesra Non Pelayanan Dasar, Mispoyo, memaparkan sejumlah layanan lain yang juga menjadi perhatian masyarakat, seperti insentif marbot, bantuan hibah, program Gaspol Umrah, serta berbagai layanan dasar kesejahteraan lainnya.
Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi media strategis untuk menjelaskan alur, persyaratan, dan mekanisme pengajuan bantuan, sekaligus menyerap aspirasi masyarakat secara langsung.
“Masukan dari forum ini sangat penting agar program pemerintah selaras dengan kebutuhan riil masyarakat,” ungkapnya.
Diskusi dalam forum berlangsung hangat, dengan sejumlah peserta menyoroti persoalan beasiswa, insentif marbot, hibah, hingga pengelolaan aset daerah. Biro Kesra Kaltim juga menegaskan komitmennya membuka kanal pengaduan melalui aplikasi dan layanan komunikasi langsung sebagai bentuk pelayanan publik yang responsif dan berkelanjutan. (ME)
