NUSANEWS.CO.ID – SAMARINDA. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Evaluasi Penyelenggaraan Haji 2025 di Bagios Café Samarinda, Kamis (27/11). Pertemuan ini menghadirkan berbagai unsur pemerintahan, instansi teknis, lembaga layanan haji, hingga perwakilan petugas dan mantan jamaah.
Sirajuddin menyoroti masih adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga, khususnya antara pemerintah provinsi, Kementerian Agama, dan pemerintah kabupaten/kota. Ia juga menyebut transportasi jamaah dari daerah menuju Asrama Haji sebagai salah satu catatan yang harus ditangani dengan lebih serius, mengingat Kalimantan Timur memiliki kondisi geografis yang berbeda dengan wilayah lain.
“Dalam evaluasi penyelenggaraan di Arab Saudi, peserta rapat turut menyinggung persoalan transportasi dari Muzdalifah yang banyak dikeluhkan jamaah. Meski bukan kewenangan daerah, hal ini tetap akan dikoordinasikan bersama kementerian terkait agar ada perbaikan pada musim haji mendatang. Sirajuddin juga menegaskan perlunya pembaruan dalam penyampaian materi manasik, dengan menghadirkan narasumber yang lebih profesional, terkini, dan bersertifikat,” ungkapnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setprov Kaltim, Hj Dasmiah, menyampaikan bahwa seluruh masukan yang disampaikan dalam rapat akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan pemerintah provinsi. Ia menyebutkan bahwa Pemprov telah menyiapkan berbagai langkah perbaikan, mulai dari penyiapan petugas lebih awal, peningkatan fasilitas asrama, hingga penguatan layanan kesehatan.
“Ini pentingnya penyediaan konsumsi yang ramah lansia bagi jamaah haji. Kualitas makanan harus lebih lembut, mudah dikonsumsi, dan tetap memenuhi kebutuhan nutrisi jamaah,” ucapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah provinsi terus memberikan dukungan berupa hibah bagi UPTD Haji, pemberian suvenir UMKM, hingga peningkatan fasilitas keamanan seperti CCTV.
Selain itu, Pemprov juga akan menggandeng berbagai organisasi dan travel haji untuk mendukung pelaksanaan manasik, sehingga jamaah mendapatkan pembinaan yang sesuai kebutuhan dan perkembangan terbaru layanan haji.
Rapat evaluasi ini juga menghadirkan pembicara dari Komisi IV DPRD Kaltim, Fuad Fachruddin, serta perwakilan Kementerian Agama Kaltim, Mohlis Hasan, yang memberikan pandangan terkait penyempurnaan tata kelola penyelenggaraan haji di Kalimantan Timur.
Pertemuan ini dihadiri unsur pemerintah provinsi, DPRD, kepolisian, imigrasi, karantina, bea cukai, Angkasa Pura, Garuda Indonesia, Kemenag kabupaten/kota, petugas haji, hingga perwakilan jamaah haji. Melalui rapat ini, seluruh pihak sepakat bahwa penyelenggaraan haji ke depan harus lebih berkualitas dan memberi kenyamanan lebih baik bagi jamaah.
Dengan komitmen bersama ini, Pemprov Kaltim optimistis bahwa pelaksanaan haji tahun mendatang akan berlangsung lebih baik, lebih terkoordinasi, dan lebih memfokuskan pelayanan pada kebutuhan jamaah. (nan)
