NUSANEWS.CO.ID- IKN, Kalimantan Timur. Semangat kolaborasi untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata dan bermutu menggema di jantung Ibu Kota Nusantara (IKN).
Selama tiga hari, 7–9 Oktober 2025, Dinas Kesehatan Provinsi Kaltim menggelar Rapat Kerja Kesehatan Daerah (Rakerkesda) 2025 di Hotel Qubika IKN, mengusung tema “Mewujudkan Generasi Emas Kalimantan Timur Melalui Pelayanan Kesehatan Bermutu.”
Kegiatan ini menjadi momentum penting bagi seluruh insan kesehatan se-Kaltim untuk memperkuat komitmen dalam membangun sistem kesehatan yang tangguh dan berkeadilan.
Acara dibuka oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Timur, dr. Jaya Mualimin mewakili Gubernur Kaltim.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kesehatan adalah fondasi utama pembangunan dan investasi jangka panjang bagi masa depan bangsa.
“Tanpa masyarakat yang sehat, pembangunan tidak akan berjalan efektif. Penguatan layanan dasar harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat, dari kota hingga pelosok desa,” ujar dr. Jaya.
Ia juga menyoroti pentingnya sinergi lintas sektor dalam menurunkan angka stunting, memperkuat layanan primer, serta mempercepat transformasi digital kesehatan.
Rakerkesda disebutnya bukan hanya agenda tahunan, tetapi forum strategis untuk mengevaluasi capaian, merumuskan langkah konkret, dan melahirkan rekomendasi kebijakan yang berdampak langsung bagi masyarakat.
Kehadiran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Basuki Hadimuljono memberi warna tersendiri dalam forum tersebut.
Ia menyampaikan bahwa ke depan, wilayah IKN akan bertransformasi menjadi DKI Nusantara, yang tidak hanya menjadi pusat pemerintahan, tetapi juga kawasan percontohan pembangunan berkelanjutan.
“Hingga tahun 2028, di kawasan IKN akan berdiri rumah sakit, sekolah, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Semuanya dirancang agar masyarakat sekitar IKN mendapat layanan dasar yang berkualitas,” ujar Basuki.
Ia menegaskan, pembangunan fasilitas kesehatan di IKN bukan sekadar penunjang, tetapi bagian penting dari visi pemerataan kesejahteraan masyarakat Kaltim.
Dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, hadir dr. Obrin Parulian, M.Kes, Direktur Pelayanan Klinis, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Lanjutan.
Dalam paparannya, ia menjelaskan arah besar Transformasi Sistem Kesehatan Nasional, yang menjadi prioritas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan yang merata, terjangkau, dan berkualitas.
“Pemerintah pusat telah menyiapkan enam pilar transformasi kesehatan, mulai dari penguatan layanan primer, sistem rujukan, pembiayaan, hingga peningkatan SDM. Namun, sebagus apa pun konsep yang disusun pusat, keberhasilannya sangat bergantung pada sinergi dengan pemerintah daerah,” jelas dr. Obrin.
Ia menekankan pentingnya kolaborasi pusat dan daerah dalam menekan angka tuberkulosis yang masih tinggi serta mengendalikan penyakit tidak menular yang terus meningkat.
Menurutnya, pemeriksaan gratis yang kini semakin luas jangkauannya telah membantu deteksi dini berbagai penyakit, meski tantangan masih besar di lapangan.
“Ke depan, sistem layanan akan berbasis kompetensi, bukan lagi kelas rumah sakit. Dengan demikian, masyarakat Kaltim tidak perlu lagi terbang ke luar daerah untuk mendapatkan layanan spesialis,” tegasnya.
Suasana Rakerkesda semakin dinamis saat digelar diskusi panel yang dipandu oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kaltim, dr. Ronny Setyawati.
Para panelis membahas berbagai isu strategis, mulai dari transformasi digital kesehatan, pemerataan tenaga medis, hingga optimalisasi layanan primer.
“Diskusi panel ini bukan sekadar berbagi informasi, tetapi wadah menemukan solusi dan memperkuat kolaborasi dari hulu ke hilir,” ujar dr. Ronny.
Rakerkesda 2025 diikuti oleh 178 peserta luring dan peserta daring lintas sektor, terdiri dari Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim, RSUD Provinsi dan Kabupaten/Kota, UPTD dan Balai Labkesda, serta mitra kerja seperti Biofarma dan Gakeslab Kaltim.
Kegiatan berlangsung dalam bentuk paparan kebijakan, diskusi panel, FGD, serta penyusunan rekomendasi dan rencana tindak lanjut, yang nantinya menjadi dokumen hasil Rakerkesda Provinsi Kalimantan Timur 2025. (ME)
